JAKARTA – Tingkat kepatuhan dan tantangan penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di daerah menjadi salah satu sorotan utama dalam Konferensi Indonesian Tobacco Control Research Network (ITCRN) 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (17/11/2026) hingga Rabu (18/11/2026).
Dalam sesi advokasi pengendalian tembakau pada hari pertama konferensi, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Putra Apriadi Siregar, memaparkan kajian mengenai implementasi KTR di Kota Medan. KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, maupun mempromosikan produk tembakau.

Membawakan materi bertajuk “Implementation of the Smoke-Free Policy in Medan City, Indonesia: Compliance and Challenges”, Putra mengulas sejauh mana tingkat kepatuhan serta berbagai hambatan dalam penerapan aturan bebas asap rokok di Kota Medan. Konferensi yang diselenggarakan secara hybrid luring di The Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel, Jakarta, dan daring melalui Zoom ini mempertemukan peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan. Selain Kota Medan, sejumlah akademisi dari berbagai daerah turut memaparkan dinamika advokasi kebijakan pengendalian tembakau di wilayah masing-masing.
Para pembicara tersebut antara lain Sepri Yunarman dari UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang membahas pembelajaran advokasi di Bengkulu, serta Depi Yulyanti dari Universitas Bakti Tunas Husada yang mengulas strategi penguatan komitmen pemerintah daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, Fitri Kurnia Rahim dari Universitas Bhakti Husada Indonesia memaparkan peran akademisi dan jejaring masyarakat dalam advokasi KTR di Cirebon, sementara Azizatul Hamidiyah dari Universitas Ibrahimy Situbondo menyampaikan praktik baik dan tantangan advokasi di Kabupaten Situbondo. Seluruh pemateri dalam sesi panel ini tercatat telah memublikasikan temuan riset mereka di berbagai jurnal internasional terindeks Scopus.
Rangkaian konferensi yang mengusung tema “Impactful Advocacy and Academic Excellence for Tobacco Control Improvement in Indonesia” ini dibuka oleh Prof. Joanna Cohen dari The Institute for Global Tobacco Control (IGTC), Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Pembukaan acara juga ditandai dengan peluncuran buku sintesis riset ITCRN selama 10 tahun terakhir bersama Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) sebagai dokumen penguatan pengendalian tembakau berbasis penelitian di Indonesia.
Pada hari pertama, forum ini juga menghadirkan rangkaian pidato kunci (keynote speech) dari sejumlah pejabat tinggi lintas kementerian sebelum memasuki sesi pleno. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal menyampaikan arah kebijakan cukai tahun 2027 untuk mengendalikan konsumsi produk tembakau sekaligus memperkuat fiskal. Sementara itu, Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit membahas kebijakan nasional dalam menurunkan prevalensi merokok dan mencegah penyakit tidak menular.
Dari sisi pendanaan dan pengawasan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengulas optimalisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai atau tembakau dan pajak rokok untuk mendukung pembiayaan kesehatan. Isu penegakan hukum, pengawasan cukai, serta penindakan rokok ilegal disoroti oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Adapun Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya mengintegrasikan upaya pengendalian tembakau ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesi Pleno 1 kemudian dilanjutkan dengan paparan dari perwakilan Kementerian Kesehatan RI mengenai prioritas dan arah strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan pengendalian tembakau.
Penyelenggaraan tahun ini sekaligus menandai satu dekade perjalanan ITCRN dengan mengusung semangat “A Decade of Research, A Future of Tobacco Control”. Konferensi digelar oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia bersama ITCRN, dengan dukungan IGTC Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
Rangkaian diskusi dalam konferensi dua hari tersebut menunjukkan bahwa pengendalian konsumsi tembakau tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan keterpaduan antara kebijakan fiskal, penegakan hukum, layanan kesehatan, dan perencanaan pembangunan daerah. Melalui kolaborasi antara akademisi dan pembuat kebijakan ini, hasil riset dari perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pengendalian tembakau yang lebih efektif di Indonesia.

